POLITISASI DAN KOMERSIALISASI PENDIDIKAN

Pendidikan saat ini dinilai semakin karut marut, bahkan mulai meninggalkan filosofi pendidikan yang diajarkan oleh tokoh pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantoro. Masalah utama yang menyebabkan permasalahan itu, yakni politisasi di dunia pendidikan semakin menguat, sehingga berbagai kepentingan politis selalu mengalahkan implementasi kepentingan murni pengembangan anak bangsa.

Hal tersebut dipaparkan pengamat pendidikan Ki Purwanto Hadi R yang juga Dosen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakart.

"Ini sangat berbahaya, karena pendidikan sudah tidak murni lagi sebagai sarana pendidikan seperti yang diajarkan Ki Hajar Dewantoro (KHD), dengan adanya politisisasi yang begitu kental," tegas Purwanto.

Seperti diketahui, filosofi KHD adalah "Ing ngarso sung tulodho ing madyo mangun karso Tut Wuri Handayani". Filosofi semacam itu kini dirasa sudah banyak ditinggalkan, terlebih ditambah dengan pengaruh politik yang merambah dunia pendidikan saat ini sangat kental.

Komoditas

Menurut dia, pendidikan saat ini juga sudah mengarah menjadi komoditas perdagangan.

Terbukti dengan masuknya sekolah-sekolah internasional alias Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI), dengan biaya pendidikan yang dinilai semakin mahal, sehingga siswa yang bisa masuk sekolah tersebut hanya orang-orang berduit.

Selain sekolah internasional, RSBI juga dipandang sebagai program yang tidak berhasil. Sekolah model ini lebih terkesan sebagai sekolah bertarif internasional dan melupakan pembangunan karakter bangsa. "Apakah hanya dengan pengantar berbahasa Inggris kemudian dikatakan internasional," tandasnya.

Sementara itu, Ketua panitia yang juga dosen IKIP Veteran, Drs Sumaryono MPd menandaskan, dengan adanya acara tersebut para calon pendidik diharapkan bisa lebih memahami secara komprehensif ajaran KHD secara utuh, sehingga bisa diimplementasikan berdasarkan kondisi sekarang. Sebab, meski ajaran yang dikonsep KHD muncul zaman dulu, hal itu masih relevan diterapkan di masa kini, asalkan tidak dicampuri dengan kepentingan politis. (rosyid ridho)